Perkuat Kedaulatan Ruang Siber, BSSN Gelar Rakornas Keamanan Siber dan Sandi 2026

Depok, 25 Februari 2026 – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keamanan Siber dan Sandi Negara Tahun 2026 yang berlangsung dari pukul 08.30 hingga 12.30 WIB. Pertemuan ini secara khusus membahas agenda terkait Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber (RAN Kamsiber) serta pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan ruang siber Indonesia.

Mengangkat tema “Akselerasi Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional yang Kolaboratif dan Sinergis dalam Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital bagi Kedaulatan Ruang Siber Indonesia,” kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mempertemukan para pemangku kepentingan lintas sektor dalam satu ruang koordinasi yang terarah dan berkelanjutan. Suasana kegiatan berlangsung khidmat dan penuh semangat kolaborasi, mencerminkan keseriusan seluruh peserta dalam menjawab tantangan keamanan siber yang semakin kompleks.

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala BSSN, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi. Dalam arahannya, beliau menegaskan bahwa pelindungan Infrastruktur Informasi Vital harus menjadi prioritas nasional. Menurutnya, gangguan terhadap infrastruktur digital tidak hanya berdampak pada sistem teknologi, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan, pembangunan manusia, hingga perekonomian nasional. Ia menekankan bahwa akselerasi implementasi RAN Kamsiber perlu dilakukan secara terukur melalui identifikasi dan penetapan IIV, penyusunan peta jalan pelindungan, pengukuran tingkat kematangan keamanan siber, serta penguatan mekanisme berbagi informasi antar sektor.

Sambutan tersebut mempertegas komitmen BSSN sebagai koordinator pelindungan IIV untuk terus proaktif mengoordinasikan dan mengasistensi kementerian dan lembaga pembina sektor. Rakornas ini, menurut beliau, bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum untuk memastikan setiap sektor memiliki kesiapan dan respons yang kuat dalam menghadapi potensi ancaman siber.

Sesi berikutnya diisi dengan keynote dari Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H. Anton Sukartono Suratto, M.Si. Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya dukungan regulasi dan fungsi pengawasan dalam memperkuat implementasi strategi keamanan siber nasional. Ia menyampaikan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting dalam memastikan kebijakan keamanan siber berjalan efektif, konsisten, dan akuntabel. Dukungan kebijakan yang kuat, menurutnya, akan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat tata kelola pelindungan IIV di berbagai sektor strategis.

Sumber : Instagram @agusyudhoyono

Keynote berikutnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Dr. H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A. Dalam penyampaiannya, beliau menegaskan bahwa transformasi digital yang sedang berlangsung di berbagai bidang pembangunan harus diiringi dengan sistem keamanan siber yang tangguh. Infrastruktur digital yang aman dinilai sebagai prasyarat utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional, stabilitas layanan publik, serta pertumbuhan ekonomi. Pelindungan IIV, menurutnya, merupakan fondasi dalam membangun kepercayaan dan ketahanan nasional di era digital.

Sebagai penanda resmi dimulainya Rakornas, dilakukan pemukulan gong yang disambut dengan antusias oleh seluruh peserta. Momentum tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) sebagai bentuk penguatan kerja sama antar lembaga dalam bidang keamanan siber dan pelindungan IIV. Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan pemberian cendera mata kepada Wakil Ketua Komisi I DPR RI dan Menteri Koordinator sebagai simbol apresiasi dan penguatan sinergi.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Surat Tanda Register (STR) kepada Tim Tanggap Insiden Siber Sektoral. Penyerahan ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kapasitas respons insiden siber pada sektor-sektor strategis. Dengan adanya STR, koordinasi dan standardisasi penanganan insiden diharapkan semakin terstruktur dan efektif.

Memasuki sesi pembahasan inti, dilakukan evaluasi penyelenggaraan RAN Kamsiber dan pelindungan IIV Tahun 2025. Evaluasi ini membahas capaian program, tantangan implementasi, serta kebutuhan penguatan kapasitas di berbagai sektor. Paparan dilanjutkan dengan konsepsi pelindungan IIV dari perspektif operasional BSSN yang menitikberatkan pada deteksi dini, mitigasi risiko, dan penguatan koordinasi nasional. Strategi pelindungan IIV pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia turut dibahas secara komprehensif, termasuk pentingnya pengamanan layanan publik berbasis digital. Sementara itu, urgensi pelindungan IIV pada sektor perekonomian menjadi perhatian utama mengingat potensi dampak besar terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Diskusi yang berlangsung menunjukkan komitmen bersama seluruh peserta untuk terus meningkatkan sinergi, memperkuat kolaborasi, dan memastikan implementasi strategi keamanan siber berjalan secara konsisten di seluruh sektor.

Memasuki sesi pembahasan inti, Rakornas mengevaluasi penyelenggaraan RAN Kamsiber dan pelindungan IIV Tahun 2025 serta merumuskan strategi pelaksanaan Tahun 2026. Paparan dilanjutkan dengan konsepsi pelindungan IIV dari perspektif operasional BSSN, strategi pelindungan IIV pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, hingga urgensi pelindungan IIV pada sektor perekonomian. Diskusi yang berlangsung menunjukkan komitmen kuat antar kementerian dan lembaga dalam memperkuat sinergi nasional.

Sebagai penutup, Kepala BSSN selaku Koordinator Pelindungan IIV menyampaikan sejumlah penekanan strategis, di antaranya akselerasi implementasi RAN Keamanan Siber melalui identifikasi dan penetapan IIV, penyusunan peta jalan pelindungan IIV, pengukuran tingkat kematangan keamanan siber, serta penguatan mekanisme berbagi informasi sektor IIV. BSSN juga berkomitmen untuk terus proaktif mengoordinasikan dan mengasistensi kementerian/lembaga pembina sektor IIV.

Menutup arahannya, beliau menegaskan, “Mari terus bersinergi dan berkolaborasi karena keamanan siber dan sandi nasional merupakan tanggung jawab bersama (shared responsibility).”

Rakornas ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat implementasi strategi keamanan siber nasional yang kolaboratif dan sinergis demi terwujudnya kedaulatan ruang siber Indonesia.